Kategori
Umum

Konsep Politik Pada Pendidikan Di Indonesia

Michellehatchermedia – Ir. H. Joko Widodo, lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, merupakan lulusan UGM. Jokowi telah menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober. Selalu jujur dan pekerja keras, karakter ini dikenal dengan gaya Blusukannya. Di daerah-daerah terpencil di ibu kota, dia adalah salah satu tokoh terbaik yang melayani masyarakat.

Sebagai tokoh seni dan budaya, ia dianggap paling murni korupsi. Namun, aktivitasnya di wilayah upah minimum provinsi (UMP) terhambat oleh ulah buruh yang memanggil perwakilannya saat persidangan. Hasil rapat panitia pengupahan kali ini mematok UMP sebesar Rp 2,2 juta. ‘

Contoh Jokowi dalam kutipan pidato tersebut adalah:

  • Alumni UGM yang mencintai seni dan budaya
  • Mencintai blusukan di daerah terpencil
  • Mengadakan pertemuan dengan otoritas gaji
  • Menjadi artis figur ternama di DKI Jakarta
  • Telah menerima banyak penghargaan dan gelar

Kutipan di atas merupakan salah satu soal Ujian Nasional (UN) Bahasa Indonesia tahun 2014 tingkat SMA. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan apakah itu dimaksudkan sebagai taktik politik atau bukan. Jika itu adalah taktik politik, tentu saja itu akan dianggap sebagai kampanye ilegal.

Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku tidak tahu-menahu soal kemunculan Jokowi di Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini. Pasalnya, soal UN ditulis oleh guru yang biasanya tidak terkait langsung dengan partai politik. Oleh karena itu, pelaksanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia saat ini berantakan. Politik tidak boleh disamakan dengan sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik.

Said Salahudin, pengamat politik di Community Synergy for Indonesian Democracy, menilai pencantuman nama Jokowi dalam isu PBB mirip dengan pesan politik. Ujian nasional harus diikuti untuk pertama kalinya dengan pemungutan suara Kelas III. Mirip dengan pemaparan karakter Jokowi pada Pilpres 9 Juli.

Dilansir dari situs riverspace.org, kutipan dengan sosok Jokowi tersebut berisi tentang kepribadian Jokowi, tanggal lahir, tingkat pelatihan, dan penghargaan yang diterima. Teladan Jokowi ditanyakan di area pertanyaan. Kutipan itu sebenarnya hanya berisi keutamaannya, yang jelas akan berpihak pada Jokowi sebagai calon presiden Indonesia.

Ujian yang merupakan persyaratan nasional yang secara alami diikuti oleh seluruh pelajar Indonesia ini memiliki standar yang sama. Jokowi kini menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Bagaimana jika ada pelajar di Aceh, Papua, dan wilayah nusantara lainnya yang sama sekali tidak mengenal Jokowi? Akan sulit bagi mereka untuk memahami karena mereka harus tampil dengan karakter yang tidak biasa. Atau mungkin mereka harus memperluas pengetahuannya tentang kepribadian Indonesia dan non-Indonesia agar tidak bingung saat menjawab pertanyaan. Setujukah Anda jika para mahasiswa ini digolongkan sebagai ‘korban’ Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya karena permainan politik hitam di negeri ini?

Hal lain dikatakan Agus Nuryatno, dosen pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya, Jokowi belum layak menjadi tokoh bangsa, sehingga tidak perlu dicantumkan sebagai panutan bagi mahasiswa, apalagi jika disebut-sebut dalam persoalan UN. Kedudukan dan pengalamannya sebagai gubernur belum berakhir. Oleh karena itu tidak teruji sebagai tokoh nasional.

Hal ini tentunya membawa kecenderungan yang sangat erat kaitannya dengan dinamika politik saat ini, bukan sekedar unsur kasual. Persepsi tidak menyenangkan juga muncul. Ada infiltrasi kepentingan politik dalam dunia pendidikan, padahal pendidikan harus netral dan steril tentang hal-hal tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan dan membuktikan lemahnya pengendalian internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas penyelenggaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa.